Ambon,CM– Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Online. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Launching Implementasi SIPD RI Online Pemerintah Kota Ambon di Ruang Rapat Vlissingen,Senin (12/06/2026)

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penerapan SIPD RI Online merupakan bagian dari kebijakan nasional yang terus didorong oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kebijakan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri terus kita laksanakan, salah satunya melalui SIPD RI," ujarnya.

Menurutnya, sistem tersebut masih membutuhkan berbagai penyesuaian karena mengintegrasikan banyak sistem yang selama ini telah digunakan pemerintah daerah. Namun, dengan penyempurnaan yang terus dilakukan, SIPD RI diharapkan mampu menjamin ketepatan dan kecepatan pelayanan keuangan daerah.

Wattimena juga menekankan pentingnya penerapan transaksi non-tunai dalam seluruh aktivitas pemerintahan. Ia menginginkan seluruh proses pembayaran, termasuk perjalanan dinas dan hak-hak pegawai, dilakukan secara digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

"Saya ingin di Kota Ambon semua dilakukan secara online dan non-tunai. Dengan sistem ini, penerima hak dapat menerima pembayaran secara langsung dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterimanya," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut implementasi SIPD RI Online sejalan dengan komitmen Ambon sebagai salah satu kota percontohan Smart City di Indonesia. Digitalisasi, menurutnya, sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

"Kota Ambon harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Maluku dalam penerapan teknologi informasi. Digitalisasi sudah menjadi bagian penting dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wattimena juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan daerah, mulai dari penurunan angka kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga keberhasilan Pemerintah Kota Ambon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tingkat pengangguran di Kota Ambon masih menjadi tantangan besar dengan angka mencapai 11,31 persen. Menurutnya, tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh banyaknya lulusan perguruan tinggi dari luar daerah yang menetap di Ambon dan tercatat sebagai pencari kerja.

Di akhir sambutannya, Wattimena mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mengelola sistem digital yang diterapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada kualitas sistem, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

"Perbaikan sistem harus terus dilakukan, tetapi peningkatan kapasitas aparatur juga sangat penting. Jangan sampai ketidaksiapan kita mengoperasikan sistem justru membuat sistem yang disalahkan," pungkasnya.

Ia berharap implementasi SIPD RI Online, khususnya layanan SP2D Online, dapat mempercepat pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pelayanan publik yang semakin baik.(CM/ML)